Pemkab Paluta Sosialisasikan MoU Perbaikan Jalan dengan PT PIS, Manajemen Siapkan Solusi
 |
| Pemkab Paluta, Manajemen PT PIS dan masyarakat melakukan pertemuan membahas langkah konkret atas keluhan masyarakat. |
PALUTA – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Pemkab Paluta) menggelar sosialisasi terkait implementasi kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan PT Paluta Inti Sawit (PT PIS). Acara ini berlangsung di Aula Kantor Camat Halongonan Timur, Jumat (26/6/2026).
Sosialisasi ini berfokus pada rencana pemanfaatan serta perbaikan Ruas Jalan Desa Siancimun menuju Desa Batang Pane II/III. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Nomor 90/47/MOU/2026 dan Nomor 0345/P15 MOU/V/2026 yang telah ditandatangani oleh Bupati Padang Lawas Utara, H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., dan Kuasa Direksi PT PIS, Pon Wen Jye, pada Rabu, 20 Mei 2026 lalu.
Berdasarkan dokumen kerja sama yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Hendrik Gunawan, PT PIS berkomitmen memberikan kontribusi nyata terhadap infrastruktur jalan yang dilalui oleh aktivitas operasional perusahaan.
Berikut adalah poin-poin utama ruang lingkup kesepakatan tersebut:
- Alokasi Dana: PT PIS mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) khusus infrastruktur jalan sebesar Rp 784.350.000 untuk tahun anggaran 2026.
- Cakupan Perbaikan: Perusahaan bertanggung jawab melakukan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan sepanjang 4,5 kilometer.
- Infrastruktur Jembatan: Perbaikan juga mencakup 2 unit jembatan gelagar pada ruas jalan Simpang Trans Batang Pane 2.
- Masa Berlaku: Kesepakatan bersama ini disepakati berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani.
- Kompensasi: Pemkab Paluta berkewajiban membuka portal di Simpang Siancimun guna memberikan izin pemanfaatan jalan bagi kendaraan operasional perusahaan.
Meski kerja sama ini menjanjikan peningkatan infrastruktur, jalannya sosialisasi diwarnai oleh beragam aspirasi kritis dari perwakilan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Warga mengeluhkan polusi debu pekat akibat tingginya mobilitas truk angkutan perusahaan yang melintas, yang dikhawatirkan memicu risiko penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada anak-anak. Selain itu, warga mempertanyakan skala prioritas pembangunan jembatan yang didahulukan dibanding jalan, serta meminta kepastian ganti rugi terkait dinding rumah warga yang mengalami keretakan di sepanjang jalur simpang.
Di sisi lain, perwakilan Kepala Desa menyampaikan rasa terima kasih karena jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian warga. Namun, mereka berharap PT PIS dapat memperluas pemeliharaan jalan di luar draf kontrak untuk menyambungkan sisa jalur sekitar 1 kilometer yang belum terhubung ke jalan aspal utama.
Menanggapi keluhan dan pertanyaan masyarakat, Manager PT PIS, Toni, menegaskan komitmen penuh perusahaan untuk segera merealisasikan poin-poin dalam MoU tersebut. Toni menjelaskan bahwa proses perbaikan jalan saat ini sudah memasuki tahapan legal formal.
“Hari ini sudah disosialisasikan MoU terkait penggunaan jalan antara Pemda Paluta dengan PT PIS. Ada komitmen dari PT PIS untuk perbaikan jalan dan jembatan di ruas dari Simpang Batang Pane sampai ke PT PIS. Ini akan segera kita realisasikan. Tahun ini sudah tender untuk perbaikan jalan dan akan kita dorong terus ke PPU (Seksi Pelaksana Proyek) supaya segera bisa terjadi progres fisik di tahun ini,” ujar Toni saat diwawancarai seusai pertemuan.
Terkait keluhan masyarakat mengenai polusi debu, Toni secara terbuka mengakui adanya keterlambatan dalam penanganan intensif di lapangan. Sebagai solusi konkret, pihak manajemen tengah mendatangkan armada tambahan untuk melakukan penyiraman jalan secara berkala.
“Untuk masalah jalan berdebu, kita tetap melakukan follow up dengan penyiraman jalan. Kami mengakui saat ini agak ketinggalan (kurang maksimal), makanya kami memberikan solusi dengan pengadaan satu unit baru (truk penyiram). Insya Allah paling lambat awal bulan depan unitnya sudah datang, sehingga total kita punya dua unit penyiram jalan untuk mengantisipasi abu,” tambahnya.
Mengenai program kesejahteraan masyarakat, Toni memastikan bahwa penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
“Selama ini kita tetap salurkan CSR sesuai dengan kewajiban kita. Memang pendanaan MoU jalan ini diambil dari dana CSR, tetapi program CSR sektor lainnya tetap kita salurkan secara berjalan sesuai kewajiban perusahaan kepada masyarakat,” tegas Toni.
Mewakili Bupati Padang Lawas Utara, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Lairar Rusdi Nasution, SSTP., MM., menegaskan bahwa Pemkab Paluta berada di posisi penengah untuk menciptakan kondisi yang harmonis antara dunia usaha dan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah mengimbau agar warga tetap melakukan kontrol sosial secara bijak melalui jalur birokrasi resmi, mulai dari Kepala Desa hingga Camat.
Asisten I mengingatkan bahwa MoU ini disusun secara berlapis dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang seimbang. Jika di kemudian hari pihak perusahaan terbukti melanggar komitmen atau mengabaikan kewajiban yang telah disepakati, Pemkab Paluta memiliki wewenang penuh berdasarkan hak otonom daerah untuk mengambil tindakan tegas hingga menutup operasional perusahaan tersebut.
Turut hadir dalam sosialisasi ini Wakil Ketua DPRD Paluta Jonner Partaonan Harahap, Anggota DPRD Ratub, Kadis PMPTSP Amir Hakim Siregar, Kadis Kominfo Jhonson Muda Siregar, Camat Halongonan Timur Muammar Kadafi Harahap, Camat Halongonan Umar Bakti Harahap, para Kepala Desa, serta tokoh masyarakat di sekitar lingkungan pabrik PT PIS.
