Wabup Paluta Desak Penertiban Antrean BBM dan Antisipasi Konflik Agraria

Wakil Bupati Paluta Basri Harahap saat berbicara di Ruang Paripurna DPRD Paluta.

​PALUTA – Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), H. Basri Harahap, secara tegas menginstruksikan jajaran kepolisian dan Satpol PP untuk menertibkan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, ia juga menyoroti tingginya potensi konflik agraria di kawasan perkebunan yang rawan memicu gesekan sosial.

​Instruksi dan peringatan keras ini disampaikannya di hadapan para anggota dewan dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paluta, Kamis (17/9/2026).

​Terkait kelangkaan BBM, Basri menilai antrean kendaraan yang mengular setiap hari dari pagi hingga malam sudah sangat mengganggu ketertiban umum. Ia mendesak agar pemerintah dan aparat tidak tutup mata terhadap kondisi yang merugikan masyarakat tersebut.

​“Mumpung ada di sini bapak-bapak dari APH (Aparat Penegak Hukum), terkait masalah BBM mungkin kuota bisa kita tambah, bagaimana supaya antrean yang tiap hari itu bisa kita urai. Dan juga ke Satpol PP juga tolong, supaya antrean yang memanjang seperti ular diatasi, jangan kita biarkan, itu menjadi PR buat kita,” tegas Basri.

​Selain masalah ketertiban umum akibat antrean BBM, isu krusial lain yang dibahas adalah potensi konflik agraria. Hal ini berkaitan dengan operasional Agrinas di kawasan Tor Ganda dan kehadiran Satgas dari pemerintah pusat.

​Basri memproyeksikan adanya ancaman konflik horizontal di masyarakat jika persoalan lahan ini tidak dikawal dengan baik, khususnya di wilayah Simangambat dan Halongonan. Meskipun penanganan program pusat memiliki ruang gerak terbatas bagi pemerintah kabupaten, ia meminta agar Pemkab Paluta tidak bersikap pasif.

​“Seolah-olah kita sekarang dengan adanya Satgas, udahlah urusan merekalah itu. Bukan begitu. Tetap kita beritahu apa yang potensial menjadi masalah di sana,” ungkapnya.

​Menyadari keterbatasan wewenang Pemda, Basri mendesak agar Tim Terpadu Pengawas Perkebunan di Kabupaten Paluta segera diaktifkan secara maksimal. Ia meminta pelibatan unsur APH secara menyeluruh guna mengurai benang merah sengketa agraria.

​“Mohon supaya ini (Tim Terpadu) diaktifkan dan diikutsertakan baik itu dari DPRD, begitu juga dari APH. Di sini kan ada Kapolres dan Kejaksaan. Kalau kita sendiri dari Pemda yang menghadapi ini, kurang daya. Begitu juga dari Dandim, kita ikutkan semaksimal mungkin, sehingga permasalahan kita ini bisa diurai supaya sampai ke atas (pusat),” pungkasnya.