Info Paluta: Politik
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

18 Februari 2026

Pastikan Roda Pemerintahan Optimal, Wakil Bupati Paluta Serahkan SK kepada 12 Plt Pimpinan OPD

Foto: Wakil Bupati Paluta bersama Plt Kepala OPD yang menerima SK, Rabu (18/2/2026).

PALUTA – Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Basri Harahap, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 12 pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Bupati Paluta, Rabu (18/2/2026).

​Penyerahan SK ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah daerah untuk menjamin roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa jeda.

​Dalam arahannya, Wakil Bupati Basri menekankan bahwa jabatan Plt bukanlah sekadar “ban serep” atau pengisi kekosongan semata. Lebih dari itu, posisi ini adalah amanah berat yang menuntut integritas dan dedikasi tinggi.

​“Kepercayaan yang diberikan ini hendaknya dimaknai sebagai tanggung jawab besar. Para Plt harus mampu menjaga stabilitas kinerja organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat sinergi antarperangkat daerah,” tegas Basri.

​Ia juga memberikan instruksi khusus agar para pejabat yang baru menerima mandat segera melakukan adaptasi cepat (running). Mereka diminta untuk memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing, serta membangun koordinasi solid, baik di internal dinas maupun lintas sektor.

​“Tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks. Kita butuh kepemimpinan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada hasil nyata,” tambahnya.

​Turut hadir menyaksikan penyerahan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten, Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan, serta sejumlah pimpinan OPD lainnya.

​Berikut adalah daftar 12 pejabat yang menerima mandat sebagai Pelaksana Tugas:

  1. Ahmad Darlin Harahap, S.Pd – Plt Kepala BPBD.
  2. Amri Hamonangan Siregar, S.STP, MM – Plt Kepala BPKPD.
  3. Awaluddin Jamin Harahap, S.Sos, M.Si – Plt Kepala Dinas P3AP2KB.
  4. Budi Alamsyah, SE, M.A.P – Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
  5. Irwansyah Raja, S.H.I, M.M – Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan.
  6. Jhonson Muda Siregar, S.Sos, M.M – Plt Kepala Dinas Kominfo.
  7. Muhammad Rizal Siregar, SE, M.M – Plt Camat Padang Bolak.
  8. Muhammad Umar Nasution, SE, MM – Plt Kepala Dinas Kesehatan.
  9. Mora Gunung Siregar, S.STP, MM – Plt Kepala Dinas PMD.
  10. Muzni Lelo Halomoan Harahap, S.STP, M.S.P – Plt Sekretaris DPRD.
  11. Nanda Suhaimi Lubis, S.Sos, M.M – Plt Kepala Dinas Perkim.
  12. Sofyan Arifin Hasibuan, S.STP, M.SP – Plt Kepala Dinas Perindag.

​Pemkab Paluta berharap, dengan terisinya pos-pos strategis ini, seluruh perangkat daerah dapat kembali solid dalam mengeksekusi program pembangunan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan di Kabupaten Paluta.

13 Februari 2026

Ringankan Beban Korban Kebakaran di Desa Sidingkat, Gerindra Paluta Salurkan Sembako hingga Material Bangunan

Foto: Pengurus Partai Gerindra berikan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Sidingkat, Jumat (13/2/2026).

PALUTA – Duka yang dialami Sukron Rambe, warga Desa Sidingkat, Kecamatan Padang Bolak, akibat rumahnya yang hangus dilalap si jago merah turut dirasakan oleh keluarga besar DPC Partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Pada Kamis (13/2/2026), jajaran pengurus partai berlambang burung garuda tersebut hadir langsung ke lokasi untuk menyalurkan bantuan.

​Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Penasihat DPC Partai Gerindra Paluta, Ojahan L. Tobing, datang membawa paket sembako sekaligus material berupa seng untuk membantu Sukron membangun kembali tempat tinggalnya.

​Di sela-sela kunjungannya, Ojahan mengungkapkan bahwa bantuan ini tidak hanya sekadar bentuk simpati atas musibah, tetapi juga sejalan dengan semangat peringatan HUT ke-18 Partai Gerindra yang bertema ‘Kompak, Bergerak, Berdampak’.

​“Dalam rangka HUT ke-18 ini, kami terus bergerak sesuai arahan Ketua Umum Bapak Prabowo Subianto. Partai Gerindra harus selalu hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan,” kata Ojahan.

​Ia pun memberikan dukungan moril kepada keluarga korban. "Kami turut berbelasungkawa atas musibah ini. Semoga bantuan yang tak seberapa ini bisa sedikit meringankan beban. Doa kami, semoga keluarga senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran untuk bangkit kembali," ucapnya.

​Kepedulian dari DPC Gerindra Paluta ini tak ayal membuat Sukron Rambe terharu. Dengan mata berkaca-kaca, ia tak henti-hentinya menyampaikan rasa syukur.

​“Terima kasih banyak atas perhatian dari Partai Gerindra. Bantuan ini benar-benar sangat berarti bagi keluarga kami di saat-saat sulit seperti ini. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan bapak-bapak sekalian,” pungkas Sukron haru.

Bupati Paluta Reski Basyah Harahap Rombak Kabinet, Lantik 51 Pejabat Eselon II dan III

Foto: Bupati Paluta Reski Basyah Harahap menyerahkan SK kepada perwakilan pejabat yang dilantik.

PALUTA – Guna meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi dan menyegarkan roda pemerintahan, Bupati Padang Lawas Utara (Paluta), Reski Basyah Harahap, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan puluhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Administrator (Eselon III) di lingkungan Pemkab Paluta, Jumat (13/2/2026).

​Pelantikan besar-besaran ini didasarkan pada tiga Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Lawas Utara yang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2026. Berdasarkan data tersebut, terdapat total 51 pejabat yang dilantik, yang terdiri dari 16 Pejabat Eselon II dan 35 Pejabat Eselon III.

​Dalam pidato arahannya, Bupati Reski Basyah Harahap menegaskan bahwa pelantikan ini adalah langkah terencana yang didasarkan pada evaluasi kinerja dan kesesuaian kompetensi. Beliau mengingatkan bahwa saat ini pemerintah daerah menghadapi tantangan kompleks, seperti keterbatasan fiskal daerah, tingginya tuntutan pelayanan publik, transformasi digital, serta keharusan memperkuat reformasi birokrasi.  

​“Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab. Jabatan bukan hak yang melekat, melainkan kepercayaan yang diberikan berdasarkan penilaian kapasitas, kapabilitas dan kompetensi saudara,” tegas Bupati Reski.

​Khusus kepada para Camat yang baru dilantik, Bupati mengingatkan bahwa mereka adalah perpanjangan tangan Bupati yang memegang tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta menjaga stabilitas wilayah kecamatan.  

​Untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, Bupati menginstruksikan empat pesan tegas kepada seluruh pejabat yang dilantik:

​Pertama, segera melakukan konsolidasi internal, memetakan masalah di unit kerja, dan menyusun rencana aksi yang konkret.  

​Kedua, membangun budaya kerja berbasis kinerja dengan menggunakan data sebagai dasar analisa dalam mengambil kebijakan.  

​Ketiga, memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah dengan menghilangkan ego sektoral demi kesejahteraan masyarakat.  

​Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memangkas tahapan prosedur yang tidak perlu serta memanfaatkan teknologi informasi.  

​Sebagai penutup, Bupati memberikan peringatan bahwa kinerja para pejabat akan selalu dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Tidak ada zona nyaman bagi jajarannya, pejabat yang berprestasi akan diapresiasi, sementara yang tidak mampu memenuhi target akan dievaluasi.

Ia juga mengajak seluruh aparat untuk membuang sekat kepentingan pribadi dan bersinergi mewujudkan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju, dan beradat.

Berikut adalah daftar nama pejabat yang dilantik beserta jabatan barunya:

A. Pejabat Eselon II (Berdasarkan Hasil Uji Kompetensi)  

1. ​Mahran, SP – Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan  

2. Maralobi, S.Sos, MM – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

3. ​Indra Saputra Nasution, S.STP, MM – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

4. ​Bangun Parlaungan, SE, MM – Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah 

5. ​Lairar Rusdi Nasution, SSTP, M.M – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah 

6. ​Sapri Dewasa, S.Pi., M.M – Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah 

7. Drs. A. R. Marjoni – Kepala Dinas Sosial 

8. ​Drs. Anwar Benni Hasugian, MM – Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah 

9. ​Khairul Harahap, S.Sos., M.Si – Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

10. ​Yusup Muda Dalam Hasibuan, S.Ag, MAP – Kepala Dinas Perhubungan  

B. Pejabat Eselon II (Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja)

11. Sarifuddin Harahap, S.Sos, MM – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

12. Haholongan Siregar, S.E, M.M – Kepala Dinas Pertanian

13. Sofyan Endamora, SH – Kepala Dinas Pendidikan

14. Eva Sartika Siregar, SH, M.Kn – Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah

15. Hasbullah Harahap, S.Sos MM – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

16. Ridi, A.P, MM – Kepala Dinas Ketahanan Pangan  

C. Pejabat Administrator/Eselon III

17. Sofyan Arifin Hasibuan, S.STP, M.SP – Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Plt Kadis)

18. Jhonson Muda Siregar, S.Sos, MM – Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Plt Kadis)

19. Budi Alamsyah Hasibuan, SE, M.A.P – Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Plt Kadis)

20. Hendra Gunawan Hasibuan, SH – Camat pada Kantor Camat Padang Bolak Tenggara

21. Muammar Kadapi Harahap, SE, M.M – Camat pada Kantor Camat Halongonan Timur

22. Sahbana Hasibuan, SHI, M.H – Camat pada Kantor Camat Ujung Batu

23. Ricky Fanoly Harahap, S.STP – Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

24. Irwansyah Raja, S.HI, M.M – Sekretaris pada Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Plt Kadis)

25. Faisal Harahap, S.H. MM – Camat pada Kantor Camat Padang Bolak Julu

26. Muhammad Umar Nasution, SE, MM – Sekretaris pada Dinas Kesehatan (Plt Kadis)

27. Ali Muda Siregar, SH – Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah

28. Ibrahim Syah Nasution, SP, M.A.P – Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah

29. Muhammad Asypan Addawai, S.Sos – Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah

30. Jaliluddin Harahap, SP – Sekretaris pada Dinas Pertanian

31. Leo Mukhtar Harahap, SH, M.H – Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah

32. Erwin Saleh Daulay, S.Sos, MM – Sekretaris pada Dinas Perhubungan

33. Rahmad Hidayat Harahap, S.STP, M.SP – Sekretaris pada Dinas Pendidikan

34. M Kaddafi Nasution, SSTP, MM – Camat pada Kantor Camat Simangambat

35. Ahmad Darlin, S.Pd – Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Plt Kaban)

36. Nanda Suhaimi Lubis, S.Sos, M.M – Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Plt Kadis)

37. Fahruddin, S.Sos – Kepala Bagian Hukum dan Persidangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

38. Risman Efendi Matondang SE, MM – Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah 

39. Perdana Putra Harahap, S.STP – Camat pada Kantor Camat Hulu Sihapas

40. Amri Hamonangan Siregar, S.STP, MM – Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Plt Kaban)

41. Awaluddin Jamin Harahap, S.Sos, M.Si – Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Plt Kadis)

42. Umar Bakti Harahap, S.Sos – Camat pada Kantor Camat Halongonan

43. Ganti Paruntungan Pulungan, S.KM – Sekretaris pada Dinas Sosial

44. Mahyulni Harahap, SH – Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja

45. Wahyu Ramadhan Syahputra, SH, M.M – Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah

46. Kumpulan Hasibuan, SH, M.A.P. – Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah

47. Muzni Lelo Halomoan Harahap, S.STP, MSP – Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

48. Parulian Harahap, SPd, M.Si – Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan

49. Malim Perdana Kusuma, SSTP, MM – Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah

50. Kadarisman, SP – Sekretaris pada Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

51. Julpikar Harahap, S.Pd.I, MM – Camat pada Kantor Camat Portibi.

03 Februari 2026

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sumatera

 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong percepatan pembangunan jalur Kereta Api Trans Sumatera sebagai langkah strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah, mendukung sistem logistik nasional, serta mendorong pertumbuhan sektor industri dan pariwisata di Pulau Sumatera.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, didampingi oleh Kepala KAI Divre IV Tanjungkarang, Hendy Helmy, saat melakukan kunjungan kerja ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang, di Bandarlampung, Jumat (30/1/2026).

Dalam kunjungannya, Bambang Haryo menegaskan bahwa keberadaan jalur Kereta Api Trans Sumatera merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat dan dunia usaha, mengingat besarnya potensi sumber daya alam serta tingginya aktivitas logistik di wilayah Sumatera.

“Pembangunan jalur Kereta Api Trans Sumatera harus dipercepat penyelesaiannya. Jalur ini sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung logistik dan distribusi sumber daya alam yang sangat besar di Sumatera,” ujar Bambang Haryo.

Ia menjelaskan, Sumatera memiliki potensi angkutan komoditas yang sangat besar dan membutuhkan moda transportasi massal dengan kapasitas angkut tinggi serta efisiensi optimal. Salah satu contohnya adalah komoditas batu bara yang mampu memberikan kontribusi angkutan hingga sekitar 40 ribu ton per hari, dengan pengoperasian sekitar 27 rangkaian kereta.

“Dari satu komoditas saja, yakni batu bara, kontribusinya bisa mencapai sekitar 40 ribu ton per hari. Ini menunjukkan betapa strategisnya peran kereta api dalam mendukung perekonomian Sumatera,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bambang Haryo menilai kereta api merupakan moda transportasi massal dan super massal yang paling efektif untuk mengangkut barang maupun penumpang dalam jumlah besar. Selain meningkatkan efisiensi logistik, penggunaan kereta api juga berkontribusi dalam mengurangi beban jalan raya, menekan kerusakan infrastruktur, serta meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas.

“Jika logistik terus mengandalkan jalur darat, maka kerusakan jalan akan semakin besar, biaya perawatan meningkat, dan risiko kecelakaan semakin tinggi. Kereta api menjadi solusi transportasi yang sangat strategis,” tambahnya.

Menurutnya, pembangunan jalur Kereta Api Trans Sumatera tidak hanya berdampak pada sektor logistik, tetapi juga memiliki efek berganda terhadap pengembangan industri dan pariwisata. Konektivitas antarwilayah yang terintegrasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing Sumatera secara nasional.

“Kereta api bukan hanya soal transportasi, tetapi juga menyangkut industri, pariwisata, dan berbagai sektor lainnya. Oleh karena itu, kapasitas angkut dan jaringan jalur kereta api harus terus diperkuat,” ungkapnya.

Bambang Haryo juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan jalur Kereta Api Trans Sumatera yang hingga kini masih tersisa sekitar seribu kilometer.

“Pemerintah perlu lebih fokus menyelesaikan sisa pembangunan jalur Trans Sumatera yang masih sekitar seribu kilometer. Jika jaringan ini terhubung secara utuh, manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” tegasnya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV Tanjungkarang menyambut baik dukungan DPR RI tersebut sebagai bagian dari sinergi lintas pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem transportasi perkeretaapian yang andal, berkelanjutan, dan berdaya saing, khususnya di wilayah Sumatera.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

21 Januari 2026

Sambangi Kemensos RI, Pemkab Paluta Matangkan Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Perluasan Kuota PBI JKN

Foto: Wakil Bupati Paluta Basri Harahap audiensi bersama Wamen Sosial Agus Jabo Priyono, Selasa (20/1/2026).

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) terus bergerak proaktif melobi pemerintah pusat demi percepatan pembangunan daerah. Wakil Bupati Paluta, Basri Harahap, memimpin langsung audiensi dengan Kementerian Sosial RI di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

​Didampingi Sekretaris Daerah, Patuan Rahmad Syukur P. Hasibuan, Kadis Sosial, Khairul Harahap, dan Kabid Linjamsos, Ihwan Harahap, rombongan Pemkab Paluta diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono.

​Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari program Sekolah Rakyat, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga perluasan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

​Dalam arahannya, Wamensos Agus Jabo Priyono menyoroti rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Ia meminta Pemkab Paluta segera merevisi dokumen hibah lahan agar sesuai standar kementerian.

​“Luas lahan yang semula diusulkan 6,5 hektare agar direvisi menjadi 7 hektare, lengkap dengan sertifikatnya. Ini syarat mutlak agar program bisa segera berjalan,” tegas Agus Jabo.

​Selain infrastruktur pendidikan, Wamensos juga mendorong Pemkab Paluta segera mengajukan penambahan kuota PBI JKN. Langkah ini krusial untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu yang didanai APBN. Terkait validitas data, Kemensos meminta Pemkab menyiapkan surat permohonan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk permintaan data DTSEN agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.

​Menanggapi arahan tersebut, Wakil Bupati Basri Harahap menyatakan komitmennya untuk bergerak cepat.

​“Kami menyambut positif seluruh arahan Pak Wamensos. Segera kami tindak lanjuti, baik itu revisi sertifikat lahan menjadi 7 hektare untuk Sekolah Rakyat, maupun administrasi penambahan kuota PBI JKN dan DTSEN,” ujar Basri.

​Basri menegaskan, audiensi ini adalah wujud keseriusan Pemkab Paluta menjemput bola demi kesejahteraan masyarakat.

​“Harapan kami, sinergi dengan pemerintah pusat ini membawa manfaat nyata. Perlindungan sosial semakin merata dan Sekolah Rakyat bisa segera terwujud di Padang Lawas Utara,” pungkasnya.

12 Januari 2026

Dukung Wacana Pilkada via DPRD, Ketua Perindo Paluta: Syaratnya Rekomendasi Tak Lagi dari Pusat

Foto: Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Gusman Efendi Siregar.

GUNUNGTUA - Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD kini mendapat sorotan serius dan dukungan dari peta politik di parlemen. Salah satu dukungan datang dari Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Gusman Efendi Siregar.

​Gusman, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Paluta, menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut dengan sejumlah pertimbangan matang. Menurutnya, meskipun Pilkada langsung berjalan demokratis, pelaksanaannya dinilai belum sepenuhnya berhasil menghasilkan pemimpin yang kompeten, bahkan kerap terkesan dipaksakan.

​“Pilkada oleh DPRD itu tetap bagian dari demokrasi, sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara demokratis. Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu, sehingga mandat tersebut tetap bersumber dari rakyat,” ujar Gusman, Senin (12/1/2026).

​Gusman menyoroti tiga alasan utama mengapa mekanisme ini layak dipertimbangkan yakni terkait efisiensi anggaran, menekan biaya politik yang saat ini sangat tinggi, dan mengurangi polarisasi dan potensi gesekan di tengah masyarakat yang kerap terjadi saat pemilihan langsung.

Meski setuju, Gusman memberikan catatan kritis. Jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, ia mendesak agar kewenangan penentuan calon diberikan sepenuhnya kepada Partai Politik atau Fraksi di tingkat daerah, bukan lagi menunggu rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

​“Anggota DPRD atau pengurus partai di daerah jauh lebih mengenal latar belakang dan kompetensi calon yang akan didukung dibandingkan pengurus pusat,” tegasnya.

​Ia berharap wacana ini dikaji secara mendalam dengan tetap membuka ruang aspirasi publik, agar demokrasi tidak mundur melainkan menjadi lebih efektif.

​Sebagai informasi, wacana Pilkada via DPRD dikabarkan telah mendapat dukungan dari mayoritas fraksi di Senayan, seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKB, NasDem, dan Demokrat. Sementara itu, PKS dikabarkan mendukung skema ini khusus untuk pemilihan Bupati (tingkat kabupaten), sedangkan Gubernur dan Wali Kota tetap dipilih langsung. Hingga kini, hanya PDIP yang secara tegas menolak wacana tersebut.

07 Januari 2026

Kado Istimewa Awal Tahun, Pemkab Paluta Resmi Angkat 3.390 PPPK Paruh Waktu

Foto: Bupati Paluta Reski Basyah Harahap serahkan SK PPPK Paruh Waktu, Rabu (7/1/2025).

GUNUNGTUA - Suasana haru dan bahagia menyelimuti lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Pemkab Paluta). Ribuan tenaga non-ASN yang selama ini mengabdi akhirnya mendapatkan kepastian status baru, Rabu (7/1/2025).

Sebanyak 3.390 orang tenaga honorer resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Penyerahan SK ini menjadi tonggak sejarah baru dalam penataan birokrasi di Paluta, sekaligus menjadi kabar gembira yang dinanti-nanti.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Paluta Andi Syahruddin Marpaung, menjelaskan bahwa pengangkatan ini didasarkan pada Keputusan Bupati Paluta Nomor: 816/440/K/2025 tertanggal 1 Desember 2025. Ribuan pegawai baru ini terdiri dari berbagai formasi, mulai dari tenaga guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis.

Dalam sambutannya, Bupati Paluta Reski Basyah Harahap menyebut momen ini sebagai "kado istimewa" di awal tahun 2026 bagi para pegawai yang telah melalui penantian panjang.

"Pengangkatan ini bukan sekadar penyerahan dokumen administratif. Lebih dari itu, ini merupakan bentuk pengakuan negara atas peran, kontribusi, dan pengabdian Saudara-saudari selama ini," ujar Bupati dalam sambutannya.

Bupati Reski menegaskan bahwa dengan diterimanya SK tersebut, para pegawai kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Paluta dan akan mulai bertugas secara efektif terhitung mulai Januari 2026.

Lebih lanjut, Bupati berpesan agar perubahan status ini dibarengi dengan peningkatan kinerja. Beliau menekankan bahwa evaluasi akan terus dilakukan berbasis kinerja, yang nantinya dapat membuka peluang bagi PPPK Paruh Waktu untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu di masa depan.

"Tunjukkan bahwa Saudara layak dipercaya dan diandalkan. Utamakan kolaborasi dan hindari pola kerja individual yang dapat menghambat tujuan organisasi," tegasnya.

Ad Placement

Intermezzo

Travel

Teknologi