 |
| Foto: Wakil Bupati Paluta Basri Harahap audiensi bersama Wamen Sosial Agus Jabo Priyono, Selasa (20/1/2026). |
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) terus bergerak proaktif melobi pemerintah pusat demi percepatan pembangunan daerah. Wakil Bupati Paluta, Basri Harahap, memimpin langsung audiensi dengan Kementerian Sosial RI di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Didampingi Sekretaris Daerah, Patuan Rahmad Syukur P. Hasibuan, Kadis Sosial, Khairul Harahap, dan Kabid Linjamsos, Ihwan Harahap, rombongan Pemkab Paluta diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari program Sekolah Rakyat, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga perluasan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Dalam arahannya, Wamensos Agus Jabo Priyono menyoroti rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Ia meminta Pemkab Paluta segera merevisi dokumen hibah lahan agar sesuai standar kementerian.
“Luas lahan yang semula diusulkan 6,5 hektare agar direvisi menjadi 7 hektare, lengkap dengan sertifikatnya. Ini syarat mutlak agar program bisa segera berjalan,” tegas Agus Jabo.
Selain infrastruktur pendidikan, Wamensos juga mendorong Pemkab Paluta segera mengajukan penambahan kuota PBI JKN. Langkah ini krusial untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu yang didanai APBN. Terkait validitas data, Kemensos meminta Pemkab menyiapkan surat permohonan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk permintaan data DTSEN agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Bupati Basri Harahap menyatakan komitmennya untuk bergerak cepat.
“Kami menyambut positif seluruh arahan Pak Wamensos. Segera kami tindak lanjuti, baik itu revisi sertifikat lahan menjadi 7 hektare untuk Sekolah Rakyat, maupun administrasi penambahan kuota PBI JKN dan DTSEN,” ujar Basri.
Basri menegaskan, audiensi ini adalah wujud keseriusan Pemkab Paluta menjemput bola demi kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, sinergi dengan pemerintah pusat ini membawa manfaat nyata. Perlindungan sosial semakin merata dan Sekolah Rakyat bisa segera terwujud di Padang Lawas Utara,” pungkasnya.
