Pemkab Paluta Lantik 26 Kepala Sekolah SD dan SMP, Ini Daftarnya

Info Paluta    2/10/2026   

Pemkab Paluta Lantik 26 Kepala Sekolah SD dan SMP, Ini Daftarnya

Foto: Pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah di Lingkungan Pemkab Paluta, Selasa (10/2/2026).

PALUTA – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 26 Guru Ahli Muda dan Ahli Madya untuk mengemban tugas sebagai Kepala Sekolah. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Aula Dinas Pendidikan Paluta, Selasa (10/2/2026).

​Pelantikan ini dipimpin oleh Bupati Paluta, Reski Basyah Harahap, yang diwakili oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Andi Syahruddin Marpaung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 821.2/104/K/2026 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

​Kepala Dinas Pendidikan Paluta, Sofyan Endamora, dalam sambutannya menegaskan bahwa peran kepala sekolah saat ini sangat krusial. Ia mengingatkan bahwa jabatan ini bukan sekadar posisi administratif semata.

​“Jabatan kepala sekolah adalah amanah untuk membangun budaya belajar yang berkualitas, membina guru, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berdaya saing,” ujar Sofyan.

​Lebih lanjut, Sofyan berharap para kepala sekolah yang baru dilantik mampu menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan profesional. Penyegaran ini diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pembelajaran serta mendukung program prioritas pemerintah daerah di sektor pendidikan.

​Pelantikan ini menjadi bukti komitmen Pemkab Paluta dalam memperkuat tata kelola pendidikan demi mencetak sumber daya manusia yang unggul di masa depan.

​Berikut adalah daftar nama 26 Kepala Sekolah yang baru dilantik:

​Tingkat SMP:

1. ​Syarifah, S.Pd – Kepala SMPN 1 Halongonan Timur
2. ​Adek Elvi Diana, S.Pd.I., M.Si – Kepala SMPN 3 Simangambat
3. ​Asnidar Harahap, S.Pd., M.Si – Kepala SMPN 1 Halongonan
4. ​Wahyu Siregar, S.Pd.I – Kepala SMPN 3 Dolok Sigompulon
5. ​Deliana Harahap, S.Pd – Kepala SMPN 3 Padang Bolak
6. ​Roslinasari Siregar, S.Pd – Kepala SMPN 1 Padang Bolak
7. ​Apridayani Siregar, S.Pd – Kepala SMPN 5 Padang Bolak
8. ​Nur Asia Ansor Hasibuan, S.Pd., M.Pd – Kepala SMPN 1 Simangambat

​Tingkat SD:

1. ​Ali Wardana Pane, S.Pd – Kepala SDN 101060 Sigama
2. ​Sarmadan Harahap, S.Pd.SD – Kepala SDN 101900 Mangoba
3. ​Nurhalimah Harahap, S.Pd.I – Kepala SDN 101810 Gunung Manaon
4. ​M. Ikhwan Siregar, S.Pd – Kepala SDN 101450 Balimbing
5. ​Efnida Fitriani Siregar, S.Pd – Kepala SDN 100050 Pasar Matanggor
6. ​Hotni Suriani Nasution, S.Pd.SD – Kepala SDN 100150 Purbatua
7. ​Saripah Aini Harahap, S.Pd – Kepala SDN 102060 Kosik Putih
8. ​Enni Juliani Harahap, S.Pd.I – Kepala SDN 101290 Satahi Galanggang
9. ​Bahrum Hasibuan, S.Ag – Kepala SDN 101460 Paran Nangka
10. ​Ida Hairani Harahap, S.Pd – Kepala SDN 101710 Napahalas
11. ​Borlian Saida Lubis, S.Pd – Kepala SDN 100710 Hiteurat
12. ​Sarhusi Siregar, S.Pd – Kepala SDN 101040 Aek Sigama
13. ​Dahlena Harahap, S.Pd.I – Kepala SDN 101270 Nagasaribu
14. ​Hartina Nur, S.Pd – Kepala SDN 100060 Padang Garugur
15. ​Daud Harahap, S.Pd – Kepala SDN 100080 Napasibonca
16. ​Nurlian Harahap, S.Pd – Kepala SDN 100910 Gunungtua
17. ​Komis Sukur Dongoran, S.Pd.I., M.Si – Kepala SDN 103080 Aek Jabut
18. ​Maraimom Siregar, S.Pd.I – Kepala SDN 101790 Labuhan Jurung

Pemkab Paluta Terima Sertifikat Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Info Paluta    1/28/2026   

Pemkab Paluta Terima Sertifikat Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

Foto: Sekda Paluta Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan terima sertifikat tanah dari BPN Tapsel, Rabu (28/1/2026).

PALUTA - Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) kembali menunjukkan keseriusannya dalam memajukan sektor pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan (Tapsel), Rabu (28/1/2026).

​Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paluta, Patuan Rahmat Syukur P. Hasibuan. Langkah ini menjadi tonggak awal dimulainya pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat di atas lahan seluas 40.000 meter persegi (4 hektare).

​Adapun lokasi pembangunan Sekolah Rakyat ini sangat strategis, yakni berada di Komplek Perkantoran Paranginan, Desa Purba Sinomba, Kecamatan Padang Bolak.

​Dalam keterangannya usai menerima sertifikat, Sekda Patuan Rahmat menegaskan bahwa legalitas lahan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan fondasi utama dalam pembangunan infrastruktur publik.

​“Pendidikan merupakan prioritas pembangunan daerah. Kepastian status lahan bagi fasilitas pendidikan menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat akses dan kualitas layanan pendidikan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sekda.

​Lebih lanjut, Patuan Rahmat menjelaskan bahwa dengan adanya sertifikat ini, risiko sengketa di kemudian hari dapat dihindari, sehingga proses pembangunan dan kegiatan belajar mengajar nantinya tidak akan terganggu.

​“Dengan sertifikat ini, tanah Sekolah Rakyat memiliki legalitas penuh, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa khawatir terjadi sengketa atau gangguan. Ini bentuk dukungan nyata bagi keberlanjutan pendidikan di Padang Lawas Utara,” tambahnya.

​Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPN Tapsel. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan BPN dinilai sangat membantu dalam percepatan legalisasi aset-aset daerah, khususnya yang diperuntukkan bagi kemajuan pendidikan di Bumi Balakka.

Sambangi Kemensos RI, Pemkab Paluta Matangkan Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Perluasan Kuota PBI JKN

Info Paluta    1/21/2026   

Sambangi Kemensos RI, Pemkab Paluta Matangkan Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Perluasan Kuota PBI JKN

Foto: Wakil Bupati Paluta Basri Harahap audiensi bersama Wamen Sosial Agus Jabo Priyono, Selasa (20/1/2026).

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) terus bergerak proaktif melobi pemerintah pusat demi percepatan pembangunan daerah. Wakil Bupati Paluta, Basri Harahap, memimpin langsung audiensi dengan Kementerian Sosial RI di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

​Didampingi Sekretaris Daerah, Patuan Rahmad Syukur P. Hasibuan, Kadis Sosial, Khairul Harahap, dan Kabid Linjamsos, Ihwan Harahap, rombongan Pemkab Paluta diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono.

​Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari program Sekolah Rakyat, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga perluasan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

​Dalam arahannya, Wamensos Agus Jabo Priyono menyoroti rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Ia meminta Pemkab Paluta segera merevisi dokumen hibah lahan agar sesuai standar kementerian.

​“Luas lahan yang semula diusulkan 6,5 hektare agar direvisi menjadi 7 hektare, lengkap dengan sertifikatnya. Ini syarat mutlak agar program bisa segera berjalan,” tegas Agus Jabo.

​Selain infrastruktur pendidikan, Wamensos juga mendorong Pemkab Paluta segera mengajukan penambahan kuota PBI JKN. Langkah ini krusial untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu yang didanai APBN. Terkait validitas data, Kemensos meminta Pemkab menyiapkan surat permohonan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk permintaan data DTSEN agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.

​Menanggapi arahan tersebut, Wakil Bupati Basri Harahap menyatakan komitmennya untuk bergerak cepat.

​“Kami menyambut positif seluruh arahan Pak Wamensos. Segera kami tindak lanjuti, baik itu revisi sertifikat lahan menjadi 7 hektare untuk Sekolah Rakyat, maupun administrasi penambahan kuota PBI JKN dan DTSEN,” ujar Basri.

​Basri menegaskan, audiensi ini adalah wujud keseriusan Pemkab Paluta menjemput bola demi kesejahteraan masyarakat.

​“Harapan kami, sinergi dengan pemerintah pusat ini membawa manfaat nyata. Perlindungan sosial semakin merata dan Sekolah Rakyat bisa segera terwujud di Padang Lawas Utara,” pungkasnya.

Buah Kesabaran 18 Tahun: Kisah Aminah, Guru Honorer Paluta yang Kini Resmi Berstatus ASN

Info Paluta    1/08/2026   

Buah Kesabaran 18 Tahun: Kisah Aminah, Guru Honorer Paluta yang Kini Resmi Berstatus ASN

Foto: Aminah guru SDN 102060 Kosik Putih dilantik sebagai PPPK Paruh Waktu, Rabu (7/1/2026).

​GUNUNGTUA - Di tengah riuh ribuan tenaga honorer yang memadati lokasi pelantikan, mata Aminah berkaca-kaca, ini menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh guru SDN 102060 Kosik Putih, Kecamatan Simangambat ini. Setelah 18 tahun mengabdi dalam ketidakpastian, ia akhirnya resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

​Kisah Aminah adalah potret keteguhan hati. Memulai pengabdiannya sejak tahun 2007, ia kenyang menelan pahit manisnya kehidupan sebagai guru honorer di daerah. Bayaran yang ia terima jauh dari kata cukup untuk ukuran pengabdian mencerdaskan bangsa.

​"Pertama saya honor (gajinya) Rp300.000, sampai alhamdulillah akhir ini Rp500.000 per bulan," ungkap Aminah dengan suara bergetar, saat diwawancarai infopaluta.com di halaman kantor Bupati Paluta, Rabu (7/1/2026).

​Ketika ditanya apa yang membuatnya bertahan selama hampir dua dekade dengan upah minim tersebut, pertahanan Aminah runtuh. Ia teringat sosok mendiang ibunya. Sebagai wanita berdarah Jawa asli, pesan sang ibu menjadi mantra yang terus ia pegang teguh saat lelah melanda.

​"Saya ingat mendiang ibu saya. Beliau dulu bilang sama saya: 'Sekolah, sekolah! Walaupun kamu tidak jadi pegawai, enggak apa-apa'," tutur Aminah menirukan pesan ibunya sembari menahan tangis.

​Kata-kata sederhana itulah yang menjadi pembakar semangat Aminah untuk tetap melangkah ke sekolah setiap pagi, meski status kepegawaiannya tak kunjung jelas selama belasan tahun.

​Kini, kesabaran itu berbuah manis. Aminah menjadi salah satu dari 3.390 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Pemkab Paluta) yang statusnya diakui negara. Meski saat ini berstatus Paruh Waktu, bagi Aminah, ini adalah bentuk penghargaan yang luar biasa.

​"Sekarang saya merinding, Pak. Saya dilantik menjadi PPPK Paruh Waktu. Biarpun itu apa namanya, saya sangat bersyukur sekali kepada Bapak Bupati kita. Pengabdian sudah dihargai," ucapnya penuh haru.

​Pelantikan ini sejalan dengan komitmen Bupati Paluta Reski Basyah Harahap yang dalam sambutannya menyebut penyerahan SK ini sebagai "kado istimewa" awal tahun dan bentuk pengakuan negara atas kontribusi para honorer yang telah lama mengabdi. Bagi Aminah, SK ini bukan sekadar kertas, melainkan bukti tunai baktinya kepada pesan sang ibu dan anak-anak didiknya di Simangambat.