Tinjau Runtuhan Tebing di Aceh Tengah, Menteri Dody Instruksikan Penanganan Komprehensif Sesuai Arahan Presiden

EditorVT    2/13/2026   

Tinjau Runtuhan Tebing di Aceh Tengah, Menteri Dody Instruksikan Penanganan Komprehensif Sesuai Arahan Presiden

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau langsung lokasi runtuhan tebing di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, pada Jumat (6/2). Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memastikan penanganan bencana di wilayah tersebut dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dody menegaskan bahwa fokus penanganan tidak boleh hanya terpaku pada titik longsoran semata. Penanganan harus menyentuh akar masalah dan faktor pemicu di sekitar kawasan, termasuk pengendalian aliran air dan stabilitas kondisi geologi.

"Saya hari ini spesifik berkunjung ke Aceh Tengah karena ada arahan dari Pak Presiden Prabowo melalui Pak Seskab agar penanganannya lebih bersifat komprehensif. Ada beberapa item yang akan kita kerjakan, mulai dari grouting, penanganan sungai, sampai penguatan di beberapa titik. Mesti kita lakukan penanganan cepat," ujar Menteri Dody di lokasi peninjauan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, kawasan runtuhan dinilai belum sepenuhnya aman. Menteri Dody mengungkapkan adanya indikasi pergerakan air di bawah permukaan tanah yang berpotensi memperbesar skala runtuhan jika tidak segera ditangani secara teknis.

"Saya minta pekerjaan fisiknya segera dilakukan, karena tadi saat kita meninjau, terasa ada getaran. Artinya area ini memang belum 100 persen secure (aman). Di bawah ini masih ada pergerakan air dan itu harus kita hentikan," tegasnya.

Kementerian PU mencatat keberadaan dua jalur jalan alternatif (detour) di sekitar lokasi bencana. Jalur detour pertama memiliki panjang sekitar 1,2 km, sedangkan jalur kedua mencapai 5,2 km. Menteri Dody menekankan prioritas untuk menyelamatkan jalur detour pertama agar tidak mengalami kerusakan lebih lanjut dan tetap dapat difungsikan.

"Kita punya detour kedua yang lebih panjang, tapi saya harapkan detour pertama ini tidak runtuh. Tinggal sekitar 80 meter lagi yang harus kita selamatkan, makanya saya arahkan agar pekerjaan bisa langsung dilakukan dengan cepat," imbuh Menteri Dody.

Secara teknis, penanganan akan dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Direktorat Jenderal Bina Marga. Langkah-langkah strategis yang disiapkan meliputi pengendalian aliran Sungai Pasangan agar tidak melimpas ke area longsoran, serta penutupan dan penguatan area gua yang terindikasi menjadi jalur masuknya air ke bawah badan jalan.

"Dari kajian bersama Kementerian PU dan Universitas Syiah Kuala, terindikasi ada sisipan air sungai yang masuk ke sini. Di dekat sungai kita akan tutup alirannya, lalu di antara gua dan jalan detour kita lakukan grouting supaya air tidak masuk dan tidak memperparah kondisi," jelasnya.

Selain aspek keselamatan infrastruktur, percepatan penanganan ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal. Kawasan sekitar lokasi runtuhan diketahui merupakan sentra perkebunan cabai berskala besar. Menteri Dody mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan dapat berdampak pada distribusi logistik pertanian.

"Kalau ini sampai melebar lagi, akan muncul masalah baru, termasuk gangguan produksi pertanian dan potensi inflasi. Makanya saya minta ini dikerjakan cepat supaya runtuhan tidak semakin melebar," kata Menteri Dody.

Kementerian PU berkomitmen untuk terus melakukan pengamanan kawasan dan melaksanakan rencana penanganan secara bertahap. Keselamatan, kualitas konstruksi, dan keberlanjutan fungsi jalan menjadi prioritas utama dalam penyelesaian masalah ini.

"Jadi karena banyak pekerjaan, pasti akan perlu waktu. Namun harapannya memang segera selesai secepat-cepatnya, tapi kualitas harus tetap kita jaga. Supaya apapun yang kita kerjakan hari ini, dapat bertahan lama hingga di masa mendatang," tandas Menteri Dody.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak

Tentang Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin oleh Dody Hanggodo.

Kontak Media
Biro Komunikasi Publik
Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Facebook: [kemenpu]
Instagram: [kementerianpu]
X: [kemenpu]
TikTok: [kemenpu]
Youtube: [kemen_pu]

Press Release ini juga tayang di VRITIMES

KAI Daop 2 Bandung Pastikan Keselamatan Perjalanan dan Pelayanan Penumpang Terjamin dengan Baik

EditorVT    2/09/2026   

KAI Daop 2 Bandung Pastikan Keselamatan Perjalanan dan Pelayanan Penumpang Terjamin dengan Baik

 

Manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung melakukan kegiatan periksa lintas di wilayah Daop 2 Bandung. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Executive Vice President (EVP) KAI Daop 2 Bandung, Hendra Wahyono bersama jajaran Manajemen KAI Daop 2 Bandung, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan keselamatan perjalanan kereta api serta peningkatan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.

Periksa lintas tersebut dilaksanakan dengan memeriksa berbagai fasilitas pendukung operasional kereta api, mulai dari prasarana jalan rel, jembatan, sinyal, wesel, hingga fasilitas peralatan operasional kereta api di stasiun. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin manajemen untuk memastikan seluruh aspek keselamatan dan pelayanan berada dalam kondisi optimal.

EVP KAI Daop 2 Bandung Hendra Wahyono menegaskan bahwa keselamatan perjalanan kereta api merupakan prioritas utama perusahaan. Oleh karena itu, pengecekan langsung di lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan standar keselamatan diterapkan secara konsisten di seluruh lintas operasional.

Selain aspek keselamatan, periksa lintas ini juga difokuskan pada kesiapan pelayanan penumpang. Manajemen melakukan peninjauan terhadap fasilitas pelayanan di stasiun-stasiun, termasuk kebersihan, kenyamanan ruang tunggu, kejelasan informasi perjalanan, serta kesiapan petugas dalam melayani pelanggan.

Dalam kegiatan tersebut, manajemen juga melakukan dialog langsung dengan para petugas di lapangan, mulai dari petugas prasarana, petugas operasional, hingga petugas pelayanan. Hal ini dilakukan untuk menyerap masukan, mengidentifikasi potensi kendala, serta memastikan setiap petugas memahami peran pentingnya dalam menjaga keselamatan dan pelayanan.

Hendra Wahyono menyampaikan bahwa keterlibatan langsung manajemen dalam periksa lintas diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan seluruh jajaran, sekaligus memperkuat budaya keselamatan di lingkungan KAI Daop 2 Bandung.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh perjalanan kereta api di wilayah Daop 2 Bandung berjalan dengan aman, selamat, dan tepat waktu. Selain itu, pelayanan kepada pelanggan harus terus ditingkatkan agar perjalanan dengan kereta api semakin nyaman dan berkesan,” ujar Hendra Wahyono.

Melalui kegiatan periksa lintas ini, KAI Daop 2 Bandung berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan komitmen KAI dalam menghadirkan layanan transportasi massal yang aman, andal, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

KAI Daop 2 Bandung juga mengajak seluruh pelanggan untuk bersama-sama mendukung keselamatan perjalanan kereta api dengan mematuhi aturan yang berlaku serta menjaga ketertiban selama berada di area stasiun maupun di atas kereta.

About Daop 2 Bandung

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan penyedia jasa layanan transportasi berbasis rel di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung merupakan salah satu daerah operasi KAI yang melayani perjalanan kereta api di wilayah Jawa Barat bagian tengah hingga timur.

Contact

Salam

Kuswardojo

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung

humasda2bd@gmail.com

Press Release ini juga tayang di VRITIMES

Masuki Masa Transisi Pemulihan Pascabencana, Kementerian PU Lanjutkan Program Rehabilitasi Infrastruktur Dasar di Provinsi Aceh

EditorVT    2/06/2026   

Masuki Masa Transisi Pemulihan Pascabencana, Kementerian PU Lanjutkan Program Rehabilitasi Infrastruktur Dasar di Provinsi Aceh

 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmen penuh untuk mendukung penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh secara berkelanjutan. Seiring dengan penetapan status transisi dari masa tanggap darurat ke pemulihan, Kementerian PU memastikan infrastruktur dasar—mulai dari konektivitas, air bersih, sanitasi, hingga hunian—segera berfungsi optimal demi mendukung pulihnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Aceh resmi menetapkan status transisi dari masa tanggap darurat ke masa pemulihan melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/69/2026 yang berlaku mulai 30 Januari hingga 29 April 2026. Status ini menjadi landasan baru bagi percepatan penanganan dampak bencana di 14 kabupaten/kota terdampak, yaitu Kota Langsa, Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Pidie, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Besar.

Terkait hal itu, Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa Kementerian PU berkomitmen penuh mendukung pemerintah daerah dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rekonstruksi.

“Kami memastikan terus mendukung penanganan infrastruktur dasar di Aceh secara berkelanjutan. Saat ini fokus kami adalah memastikan infrastruktur konektivitas, air bersih, sanitasi, hunian sementara, dan fasilitas publik segera pulih agar masyarakat dapat kembali beraktivitas,” ujar Menteri Dody.

Berdasarkan data hingga 30 Januari 2026 pukul 15.00 WIB, Kementerian PU telah berhasil melakukan upaya pembersihan lumpur dan material bencana di 203 lokasi di Aceh, antara lain pada fasilitas umum, perkantoran, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan fasilitas kesehatan. Sebanyak 103 lokasi telah selesai ditangani, sementara 100 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan intensif.

Dalam upaya pemulihan lingkungan, Kementerian PU juga telah membersihkan dan mengangkut lebih dari 698 ton sampah serta lumpur sisa bencana dari kawasan permukiman hingga akses jalan utama. Penanganan ini dibarengi dengan peningkatan layanan pada 11 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan 10 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang kini dalam tahap pelaksanaan.

Pada sektor konektivitas, Kementerian PU berhasil memulihkan akses di 38 ruas jalan nasional yang terdampak, sehingga seluruhnya kini telah fungsional, termasuk dua ruas yang dialihkan melalui jalur alternatif. Penanganan jembatan juga menunjukkan progres signifikan; dari 16 jembatan nasional yang sempat terputus, seluruhnya kini sudah fungsional. Sebagian jembatan ditangani menggunakan Jembatan Bailey, sementara 8 jembatan sedang dalam proses pembangunan permanen.

Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih jangka panjang, Kementerian PU menangani 71 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 10 kabupaten/kota dengan total kapasitas 2.177 liter/detik. Hingga kini, 54 SPAM telah beroperasi kembali dengan kapasitas layanan 1.595 liter/detik. Selain itu, pembangunan sumur bor terus dikebut; dari target 24 sumur bor air dalam, 10 unit telah rampung dan 14 unit lainnya masih dalam pengerjaan, ditambah dengan pembangunan sumur bor dangkal untuk masyarakat.

Selama masa transisi, Kementerian PU tetap menyiagakan layanan sarana prasarana darurat. Sebanyak 301 unit sarana air bersih dan sanitasi telah dikerahkan, terdiri dari 15 Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mobile, 17 mobil tangki air, 123 hidran umum, 4 unit IPA Reverse Osmosis (RO), 49 toilet portabel, 30 toilet darurat, dan 46 toren air.

Terkait penyediaan tempat tinggal bagi warga terdampak, Kementerian PU membangun Hunian Sementara (Huntara) di 11 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten. Fasilitas ini ditargetkan menampung 972 Kepala Keluarga (KK). Saat ini, progres fisik di beberapa lokasi telah mencapai 100%, di mana 84 KK sudah mulai menempati hunian tersebut, sementara lokasi lainnya masih dalam tahap konstruksi bertahap.

Guna memastikan percepatan penanganan, Kementerian PU masih menyiagakan 815 personel di lapangan, yang terdiri dari 355 personel internal PU dan 460 personel BUMN, dengan dukungan 581 personel TNI serta partisipasi aktif masyarakat.

Operasional di lapangan didukung oleh alat berat sebanyak 1.044 unit (224 unit milik PU dan 820 unit mitra BUMN) serta ketersediaan 2.447 unit bahan kebencanaan, termasuk geobag, aramco, dan steel sheet pile.

Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak

About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin oleh Dody Hanggodo.

Contact
Biro Komunikasi Publik
Kementerian Pekerjaan Umum (PU)
Facebook: kemenpu
Instagram: kementerianpu
X: kemenpu
TikTok: kemenpu
Youtube: kemen_pu

Press release ini juga tayang di VRITIMES